carlkoenemann : Fakta Tentang Pengacara, Penuh Tekanan Hingga Mampu Negosiasi

Sebagian besar masyarakat di Indonesia udah menyadari berbagai bentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis jasa, termasuk profesi pengacara. Namun, hanya lebih dari satu kecil saja yang udah menyadari berbagai model profesi pengacara dan bidang yang ditekuni.

Meskipun Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa seluruh orang yang berprofesi berikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia disebut Advokat, pengacara miliki lingkup pekerjaan yang lebih sempit dan berpusat pada perkara yang terdapat di yurisdiksinya saja.

Untuk mengenal lebih jauh perihal model jenis profesi pengacara, mari kita review satu-persatu perihal profesi pengacara dari peran hingga kualifikasinya.

1. Pengacara Hukum Perdata

Hukum Perdata berorientasi pada hubungan eksklusif yang dimiliki antar perseorangan maupun masyarakat bersama sebuah perusahaan. Titik fokus Hukum Perdata terletak pada masalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi (Pengingkaran Janji) yang lebih dari satu besar terkait bersama litigasi.

• Pengacara Hukum Perdata datang sebagai pihak ketiga yang berperan untuk:
• Memberikan pengarahan masalah pada klien dan mengklasifikasikan model kasus
• Mendampingi klien dalam persidangan di Pengadilan
• Menangani gugatan yang bersinggungan bersama pencemaran nama baik
• Memastikan sidang terlaksana secara adil dan tanpa kecurangan

Untuk menjadi seorang Pengacara Hukum Perdata, latar belakang pendidikan Hukum dan sertifikasi Advokat lewat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) menjadi syarat utama yang tidak bisa dihilangkan.

Selain itu, kemahiran untuk mengkategorikan masalah PMH atau Wanprestasi pun terlalu diperlukan dalam menanggulangi masalah perdata sehingga tidak terjerumus ke dalam dakwaan atau vonis yang merugikan.

2. Pengacara Hukum Pidana

Berkaitan erat bersama tindakan kriminal dalam negara, Pengacara Hukum Pidana memberikan jasa atau fasilitas hukum untuk masalah pembunuhan, penganiayaan, pemalsuan dokumen, pencurian, narkoba, dan sebagainya.

Sebagai pihak ketiga, Pengacara Hukum Pidana bisa menjadi seorang pembela untuk korban maupun terdakwa. Untuk menanggulangi masalah pidana, Pengacara Hukum Pidana mengambil peran sebagai berikut:

• Mendampingi korban, terdakwa, maupun tersangka sebagai klien dalam tiap-tiap proses persidangan dan penyelidikan
• Menjamin hak-hak klien terpenuhi
• Melakukan sebuah tindakan pembelaan pada klien sehingga klien terasa terlindungi dan aman
• Secara spesifik dalam Restorative Justice atau tindakan pengganti kerugian korban, pengacara mendorong terjadinya proses rekonsiliasi yang damai tanpa menghilangkan hak klien

Jenis pengacara dalam ranah pidana miliki kualifikasi sama bersama perdata perihal tingkat pendidikan dan sertifikasi. Namun, penekanan pada wawasan perihal kriminalitas dan masalah sosial yang bersinggungan bersama tindak pidana lebih dibutuhkan.

3. Pengacara Perusahaan

Berlandaskan Hukum Korporasi, corporate lawyer atau Pengacara Perusahaan merupakan model pengacara di Indonesia yang bergerak dalam bidang hukum bisnis dan berporos pada kesibukan perusahaan.

Pengurusan hak cipta, hak paten, pembuatan lisensi, dan berbagai perizinan adalah masalah yang kerap ditemui oleh Pengacara Perusahaan. Akan tetapi, kebutuhan perusahaan tidak terbatas pada perkara-perkara berikut saja. Maka, Pengacara Perusahaan miliki tugas untuk:

• Pembentukan dan pembubaran korporasi
• Pemenuhan kebutuhan merger dan akuisisi perusahaan
• Mengurus arsip perihal saham dan obligasi
• Pembuatan kontrak kerja pegawai

Selain mengantongi sertifikasi PKPA dan menyandang gelar sebagai Sarjana Hukum, Pengacara Perusahaan mesti miliki pengetahuan yang luas dan terikat seputar dunia bisnis dan perusahaan. Kedalaman wawasan perihal Hukum Korporasi termasuk menjadi syarat utama yang berfaedah untuk menolong segala proses penyelesaian perkara.

4. Pengacara HAKI

Sesuai bersama pemberitahuan yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan, Hak Atas Kekayaan Intelektual dikategorikan menjadi dua jenis, hak cipta dan hak kekayaan industri. Kenyataannya, individu maupun sekelompok orang yang menciptakan sebuah produk acapkali memperoleh proteksi yang minim sehingga mengarah pada terciptanya sebuah perkara.

Pengacara Hak Atas Kekayaan Intelektual sesudah itu datang sebagai mediator antara pihak penghasil Kekayaan Intelektual bersama pihak yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal HAKI, sebagai tindakan antisipasi dan perlindungan. Secara spesifik, model Pengacara HAKI miliki lebih dari satu tugas:

• Mendaftarkan HAKI kelompok atau personal kepada Direktorat Jenderal HAKI
• Mempertahankan segala bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak terkait
• Memberikan jasa pelayanan masalah perihal persengketaan hak cipta dan hak kekayaan industri yang terkait bersama HAKI

Untuk menjadi seorang pengacara HAKI yang bisa dipercaya, calon pengacara diwajibkan miliki pemahaman yang menyeluruh terkait bersama HAKI. Jika syarat berikut tidak terpenuhi, klien ataupun korban bisa terjerumus ke dalam putusan yang tidak menguntungkan.

5. Pengacara Hukum Keluarga

Pengacara Hukum Keluarga menjadi model pengacara di Indonesia yang udah menjamur sejak dahulu hingga sekarang.

Berfungsi sebagai pemberi jasa dan pemberian hukum dalam lingkup permasalahan keluarga, Pengacara Hukum Keluarga berkutat pada masalah yang terkait bersama relasi suami, istri, anak, dan segala hak-hak yang terdapat di dalamnya.

Perceraian, KDRT, perselisihan anggota keluarga, hak asuh anak, merupakan contoh masalah yang ditangani. Berdasarkan jumlah perkara, Pengacara Hukum Keluarga lebih kerap bertemu bersama masalah perceraian dan hak asuh anak. Berikut lebih dari satu tugas pengacara dalam menanggulangi perceraian dalam negeri:

• Membantu dalam mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
• Membuat surat gugatan cerai
• Mengarsip segala bentuk dokumen dan mengurus akta cerai
• Mempersiapkan saksi di dalam sidang
• Mengumpulkan bukti penyebab perceraian
• Membantu dalam menanggulangi hak asuh anak

Intelegensi yang didapatkan lewat pendidikan tinggi hukum dan sertifikasi Advokat bisa dikatakan tidak memadai untuk menjadi seorang Pengacara Hukum Keluarga.

Kemampuan dalam ranah interpersonal, terkhusus yang terkait bersama emosi dan relasi, adalah kunci dari penyelesaian perkara perceraian.

Agar terkualifikasi menjadi Pengacara Hukum Keluarga, dapat lebih baik misalnya calon pengacara bisa mendalami aspek perkawinan dan kerumahtanggaan.

6. Pengacara Pajak

Berurusan bersama perpajakan merupakan sesuatu yang penuh dapat resiko, maka Pengacara Pajak datang untuk memberikan fasilitas hukum tommys subs terkait bersama bidang perpajakan dan segala sengketa yang terjadi.

Akan terlalu berbahaya kalau seseorang memberikan gugatan perihal sengketa pajak yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian kebijakan perpajakan tanpa ada Pengacara Pajak.

Sehubungan bersama kelancaran persidangan sengketa pajak, Pengacara Pajak memberikan lebih dari satu fasilitas bisnis jasa. Secara spesifik, berikut tugas dan manfaat Pengacara Pajak:

• Menghadirkan klien dalam sidang di Pengadilan
• Mendampingi dan mewakili klien
• Mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam sidang di Pengadilan
• Memastikan ada pemenuhan hak-hak yang mestinya dimiliki oleh klien
• Sedikit tidak serupa bersama model pengacara lainnya, Pengacara Pajak membawa sebuah syarat-syarat tambahan untuk diakui sebagai pengacara yang kompeten.

Selain pengalaman, calon pengacara diwajibkan untuk menyandang gelar Sarjana atau Diploma III/IV Perpajakan dari sekolah tinggi yang terakreditasi terlalu baik. Gelar berikut digunakan sebagai bukti bahwa calon pengacara miliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang perpajakan.

7. Pengacara Kepailitan

Secara definitif, kepailitan adalah sebuah proses penyelesaian sengketa bisnis lewat pengadilan niaga yang disebabkan oleh kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman duit kepada kreditur pada waktu yang ditentukan.

Saat perusahaan ditetapkan terkena pailit, maka diperlukan Pengacara Kepailitan untuk menolong menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Sebagai upaya penyelesaian sengketa, Pengacara Kepailitan mengambil andil yang besar dalam perkara ini. Pelayanan yang diberikan Pengacara Kepailitan antara lain:

• Pengajuan keinginan pailit ke Pengadilan Niaga
• Penyelidikan dan pengumpulan bukti keinginan kepailitan
• Penunjukan kurator sementara
• Pengajuan pengubahan syarat penangguhan eksekusi kepailitan

Pengacara Kepailitan termasuk salah satu model pengacara di Indonesia yang miliki berbagai syarat dalam proses kualifikasi. Calon pengacara diharapkan bisa menguasai:

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No.40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas dan hukum kebendaan,
• menguasai hukum ketenagakerjaan,
• pemahaman akuntansi dan perpajakan, dan juga
• pemahaman proses PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

8. Pengacara Lingkungan Hidup

Berkaitan bersama lingkungan, Pengacara Lingkungan Hidup miliki spesialisasi pada wilayah Sumber Daya Alam dan segala aspek di dalamnya. Sumber Daya Manusia yang dalam masalah ini adalah masyarakat lokal merupakan klien yang seringkali terkait bersama Pengacara Lingkungan Hidup.

Eksploitasi Sumber Daya Alam dan pembangunan perusahaan ilegal adalah contoh konkret dari permasalahan yang berlangsung dalam aspek lingkungan.

Untuk menghambat dan menyelesaikan konflik besar yang berlangsung antara masyarakat bersama perusahaan, Pengacara Lingkungan Hidup memberikan pemberian hukum kepada dua pihak lewat lebih dari satu layanan, yaitu:

• Mendampingi dan memediasi keperluan antara klien bersama Kementerian Perumahan, Perencanaan Tata area dan Lingkungan
• Memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait lingkungan hidup kepada klien
• Mendaftarkan dan memicu Pengajuan Izin Lingkungan perihal pembangunan perusahaan
• Memastikan tiap-tiap pihak mematuhi undang-undang dan segala keputusan yang terkait bersama pemberian lingkungan hidup

Segudang pengalaman dan dalamnya pendidikan terkait lingkungan hidup dapat mendorong seorang calon pengacara untuk menanggulangi sebuah perkara bersama baik.

Baca Juga : Kriteria Pengacara yang Baik untuk Mengatasi Masalah Hukum

Maka, cara yang mesti ditempuh pertama kali adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Magister Hukum bersama spesialisasi hukum lingkungan.

Kemudian, calon pengacara bisa mengantongi sertifikasi PKPA dan berteman bersama firma hukum berbasis Green Jobs untuk meniti karir sebagai Pengacara Lingkungan Hidup.

9. Pengacara Kepentingan Publik

Berdasarkan prinsip ubi societas ibi jus, yang bermakna dimana ada masyarakat di situ ada hukum, Pengacara Kepentingan Publik membaur bersama warga untuk menanggulangi masalah yang terdapat dalam ranah publik.

Mendedikasikan diri kepada perkara yang dialami oleh orang tidak cukup mampu, lebih dari satu besar Pengacara Kepentingan Publik bergerak pada organisasi nirlaba yang tidak mengarah kepada keperluan materiil atau keperluan pribadi.

Menilik dari tujuan mulia yang diterapkan oleh Pengacara Kepentingan Publik, maka jasa yang di tawarkan meliputi:

• Pendampingan masyarakat rutinitas dan warga lokal dalam mendampingi masalah hukum
• Menghadirkan sebuah kawan akrab pengadilan atau amicus curiae untuk memberikan pendapat terkait bersama masalah yang relevan
• Pengajuan judicial review atau uji materiil pada keputusan yang mengancam keberadaan Pengacara Kepentingan Publik dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
• Berkaca pada prinsip utama yakni mementingan nada dari publik, maka kualifikasi yang diberikan memadai sederhana dan tidak memerlukan berbagai syarat-syarat khusus.

Selain memperoleh izin praktik dan sertifikasi dari Sekolah Advokat, calon pengacara mesti loyal pada tujuan mereka yakni untuk menolong masyarakat dan tidak berorientasi pada material.

10. Pengacara Ketenagakerjaan

Pondasi dari tugas dan manfaat Pengacara Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 yang merupakan perbaikan dari Hukum Ketenagakerjaan.

Dalam regulasi dan ketentuan baru yang berlaku, hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh bersama pengusaha udah miliki pasal masing-masing. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perselisihan bisa berlangsung dan membuahkan sebuah sengketa ketenagakerjaan.

Pengacara Ketenagakerjaan muncul sebagai fasilitas mediasi sehingga perkara perihal UMR, PHK, dan perselisihan keperluan bisa diselesaikan secara adil dan bijak. Dalam andilnya untuk menyelesaikan persengketaan, Pengacara Ketenagakerjaan bertugas sebagai:

• Pemberi fasilitas terkait perundingan bipartit, tripartit, atau PHI;
• Pemberi pemberian dalam mengklaim gaji pekerja;
• Pelindung dalam naungan hukum terkait diskriminasi pekerja dan penyelesaian masalah pelanggaran UMR.

Sebelum terjun secara segera sebagai Pengacara Ketenagakerjaan, calon pengacara diharapkan bisa menguasai Hukum Ketenagakerjaan sehingga tidak salah dalam membimbing klien waktu proses persidangan berjalan.