7 Syarat Utama Dalam Menjadi Seorang Pengacara Yang Harus Diketahui
Syarat untuk jadi seorang pengacara mampu begitu banyak ragam tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Namun, secara umum, tersebut adalah sebagian langkah lazim yang biasanya diperlukan:
Gelar Sarjana (Bachelor’s Degree):
Sebagian besar yurisdiksi mensyaratkan calon pengacara untuk mempunyai gelar sarjana berasal dari perguruan tinggi atau kampus yang diakui. Meskipun tidak tersedia persyaratan khusus di dalam bidang studi, banyak calon pengacara pilih jurusan hukum, ilmu politik, atau bidang terkait.
Ujian Penerimaan Hukum:
Di sebagian negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, calon pengacara wajib menyita Law School Admission Test (LSAT) sebagai bagian berasal dari sistem penerimaan ke sekolah hukum. Hasil berasal dari tes ini mampu jadi aspek mutlak di dalam diterima di sekolah hukum.
Gelar Hukum (Juris Doctor):
Setelah merampungkan gelar sarjana dan, kecuali diperlukan, melalui ujian penerimaan hukum, calon pengacara wajib lulus berasal dari sekolah hukum dan meraih gelar Juris Doctor (JD). Ini adalah langkah kronis di dalam pendidikan hukum.
Ujian Penerimaan Pengacara (Bar Exam):
Setelah meraih gelar JD, calon pengacara di banyak yurisdiksi wajib ikuti dan lulus ujian penerimaan pengacara, yang dikenal sebagai Bar Exam. Bar Exam meyakinkan bahwa calon mempunyai ilmu dan keterampilan yang lumayan untuk berpraktik sebagai pengacara.
Baca Juga : 8 Tugas Umum Seorang Pengacara Yang Mungkin Perlu Kamu Ketahui
Admisi ke Asosiasi Pengacara:
Setelah lulus Bar Exam, calon pengacara biasanya wajib mendaftar dan diterima sebagai bagian asosiasi pengacara di yurisdiksi area mereka menghendaki berpraktik. Ini mampu melibatkan sistem seleksi dan evaluasi tambahan.
Pendidikan Lanjutan atau Sertifikasi (Opsional):
Beberapa pengacara pilih untuk mengejar pendidikan sambungan atau sertifikasi di dalam spesialisasi tertentu, tergantung pada area hukum yang diminati.
Etika Profesi Hukum:
Calon pengacara wajib mengetahui dan mematuhi standar etika profesi hukum. Mereka wajib mengetahui kode etik dan kewajiban etika yang melekat pada praktik hukum.
Besaran Gaji Pengacara Di Indonesia Yang Bisa Jadi Acuan Kalian Semua
Pengacara merupakan profesi bersama dengan standar gaji tertinggi, juga di Indonesia. Tak heran profesi ini diminati oleh banyak milenial.
Berdasarkan majalah Tempo, kisaran umum gaji seorang pengacara mampu berkisar Rp15.700.000 hingga Rp51.300.000 tiap bulannya. Berikut ini gaji dari para pengacara dari tiap levelnya.
1. Gaji Pengacara Level Junior
Gaji pengacara per bulan untuk tingkat Junior dibagi menjadi dua, yakni gaji pengacara magang yang bakal mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
Kemudian untuk gaji dari pengacara Junior atau advokat muda bakal mendapatkan gaji per bulan, yakni kira-kira Rp7 juta – Rp15 juta per bulan.
2. Gaji Pengacara Level Senior
Daftar gaji pengacara berikutnya adalah pengacara profesional yang bekerja di firma hukum ternama, untuk gajinya sendiri dari seorang pengacara level senior bakal mendapatkan gaji per bulannya kira-kira Rp20 juta per bulan.
Untuk gaji pengacara level senior ini bakal bergantung dari jam terbang dari pengacara itu sendiri. Tidak cuma itu, sudah pasti gaji dari seorang pengacara bakal bergantung juga pada kapabilitas individu masing-masing, seperti penguasaan bermacam aspek di bidang hukum serta izin praktek yang dimiliki.
Contohnya, gaji pengacara Hotman Paris untuk menanggulangi satu kali kasus bakal mendapatkan honor atau gaji sebesar Rp1,3 miliar.
Nilai yang mengagumkan tersebut mampu didapatkan gara-gara Hotman Paris sudah punyai jam terbang yang cukup banyak. Maka dari itu, dia mampu menentukan tarif, baik itu per kasus ataupun per hari pada klien yang perlu jasa dia.
Seorang Pengacara Perlu Mengatur Keuangan
Itu tadi pembahasan mengenai daftar gaji pengacara dari level Junior hingga senior di Indonesia. Perlu diingat bahwa gaji pengacara adalah hak dari setiap pengacara yang sudah disebutkan sebagaimana didalam ketetapan pasal 21 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003. UU ini menerangkan bahwa pengacara berhak terima gaji atau honor atas jasa hukum yang sudah diberikan mereka kepada klien.
Baca Juga : 10 Jenis Pengacara Mulai Dari Peran Hingga Kualisifikasi Masalahnya
Dengan pendapatan besar yang diperoleh pengacara, maka sebaiknya pengacara pun perlu pengaturan keuangan yang baik. Hal ini bertujuan supaya pengacara punyai suasana keuangan yang sehat serta mampu capai obyek keuangannya.